Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dorong proyek strategis Pemerintah Provinsi Riau dievaluasi ketat. Paling tidak dua bulan sekali di evaluasi.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri ketika diminta tanggapannya terkait adanya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau.
''Jika nilai proyeknya besar, kita evaluasi langsung siapa pekerjanya, ada titipan atau tidak. Ini penting karena praktik semacam ini menguras nilai ekonomi masyarakat,'' ujar Edi Basri ketika ditanya bgnnews.co.id, Selasa (11/11/2025).
Politikus Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa kolaborasi dalam tindak pidana korupsi harus dibongkar.
Edi juga menyayangkan tindakan korupsi yang terjadi di tengah upaya pemerintah daerah mencari pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
''Kami di Komisi III mati-matian mencari PAD, sementara di sisi lain ada yang bagi-bagi komisi. Ini sangat naif,'' ucapnya dengan nada kecewa.
Anggota DPRD Riau dari Dapil Kampar ini juga mengomentari penilaian pusat melalui Menteri Keuangan bahwa anggaran daerah masih boros.
''Daerah ini dinilai masih boros, bocorannya masih besar, sehingga anggarannya dipotong. Ini bukan sekadar pengurangan, tetapi bagaimana daerah bisa berbelanja dengan benar,'' ungkapnya. (jdi/bgnnews)