Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membahas percepatan usulan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (28/10/2025).
Usai rapar, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Riau yang dihubungi wartawan, Wiwik Suryani mengatakan, pentingnya pengelolaan pangan yang baik di SPPG, terutama yang berada di wilayah terpencil. Karena setiap dapur-dapur di daerah tersebut harus memenuhi kriteria penyimpanan pangan yang memadai agar ketersediaan bahan makanan tidak terhambat.
Disebutkan, SPPG yang berada di lokasi sulit dijangkau harus mampu menampung stok bahan pangan dalam jumlah cukup, terutama untuk menghadapi kemungkinan keterlambatan distribusi akibat faktor medan maupun cuaca ekstrem.
''Makanya, mereka sudah harus memperhitungkan skala kebutuhan dari jumlah pangan yang dibutuhkan. Kami pemerintah provinsi selalu terbuka untuk komunikasi dan koordinasi,'' jelasnya.
Sementara Asisten II Setdaprov Riau, Helmi menyampaikan, apresiasi kepada Kemendagri dan seluruh pihak yang terlibat dalam mempercepat implementasi program MBG di wilayah terpencil. Menurutnya, kehadiran dapur SPPG akan menjadi kunci agar penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat dapat dilakukan secara optimal.
''Hari ini kita berkumpul untuk membahas percepatan MBG di daerah terpencil. Sudah ada data usulannya, semoga dapur SPPG ini dapat terlaksanakan secepatnya. Dengan begitu program makan bergizi gratis tersebut dapat berjalan lancar,'' kata Helmi.
Sedangkan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Azwan mengatakan, pihaknya sedang melakukan asistensi terhadap perusahaan dan investor di seluruh Indonesia yang akan terlibat dalam program percepatan pembangunan SPPG di daerah-daerah terpencil.
Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya nasional mendukung keberlanjutan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses.
''Kami dari Kemendagri melakukan asistensi terhadap perusahaan dan investor yang ada di seluruh Indonesia. Kita sudah menerima data dari kabupaten/kota yang telah mengusulkan SPPG Terpencil,'' kata Azwan yang diwawancara wartawan di Kantor Gubernur Riau.
Azwan menjelaskan, bahwa batas akhir pengumpulan data adalah besok. Ia menambahkan, jika investor tidak terpenuhi, maka penetapan akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
Hingga pertemuan berlangsung, sudah ada pembaruan data dari tiga kabupaten di Riau, yakni Meranti, Siak, dan Kuansing, yang telah menyampaikan usulan dapur SPPG Terpencil.
Menurutnya, dengan perencanaan yang tepat, setiap SPPG Terpencil dapat memastikan bahwa semua penerima manfaat tetap memperoleh menu bergizi sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah. (ndi/bgnnews)