Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Beberapa waktu lalu, puluhan tenaga honorer berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mendatangi DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka melakukan pertemuan dengan Komisi I untuk menyampaikan soal status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan pada Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim. Pertama, mereka meminta Gubernur Riau segera memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memverifikasi dan memutakhirkan data honorer TMS di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kedua, mereka mendesak pemerintah provinsi menjalin komunikasi politik dengan Kementerian PAN-RB guna memperjuangkan regulasi atau payung hukum yang bisa melindungi honorer TMS.
Ketiga, para honorer menolak adanya pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap tenaga honorer TMS, mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Keuangan yang menegaskan tidak boleh ada honorer yang dirumahkan.
''Kami ingin status kami jelas. Verifikasi dari BKD sangat penting agar kami tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian. Karena kami tak ingin dirumahkan,'' kata Zali, honorer TMS dari Diskominfotik Riau saat itu.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi yang konfirmasi bgnnews,co.id, Senin (6/10/2025) terkait hal tersebut mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu kebijakan dari Kementerian PAN-RB.
''Secepatnya kami akan menggelar rapat bersama BKD dan para sekretaris OPD untuk membahas persoalan ini. Mereka yang TMS sudah masuk dalam data base, hanya saja ikut mekanisme CPNS dan tidak lulus,'' kata Syahrial Abdi yang ditanya wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Riau, Senin (6/10/2025).
Kebijakan pusat, kata Syahrial akan menjadi acuan bagi Pemprov Riau dalam mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga memastikan bahwa komunikasi dengan instansi terkait di Jakarta terus dibangun. (jdi/bgnnews)