Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID - Pejabat eselon II dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ditekankan bekerja profesionalisme dan produktivitas dalam birokrasi.
''Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk tanggap, cekatan, dan berorientasi pada hasil kerja. Birokrasi harus berjalan profesional dan produktif,'' kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi usai pelantikan pejabat tinggi pratama dan administrator yang berlangsung di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (19/9/2025) sore.
Syahrial Abdi berharap agar para pejabat bekerja dengan proaktif, bukan manipulatif. Menurutnya, birokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar pandai berjanji tetapi miskin prestasi.
Dijelaskan, visi pembangunan Riau 2025-2030, yaitu Riau Bedelau yang mempunyai arti berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju. Ia menekankan, visi itu tidak akan tercapai tanpa peran aktif pejabat tinggi pratama yang menjadi garda terdepan dalam reformasi birokrasi.
Selain itu, setiap ASN dapat semakin harmoni, integritas, dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh bekerja sendiri-sendiri.
Sekdaprov Syahrial Abdi mengibaratkan Pemerintah Provinsi Riau sebagai sebuah kapal besar yang sedang berlayar menuju pelabuhan kemajuan. Dalam perumpamaan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kapten utama, sementara kepala OPD berperan sebagai nahkoda kapal-kapal kecil yang menggerakkan armada.
''Jika satu kapal terlambat berlayar, seluruh armada akan terganggu. Jika satu nahkoda lalai membaca arah angin kapal bisa karam. Karena itu saya minta setiap kepala OPD menguasai peta, mengantisipasi badai, dan membawa kapal masing-masing tepat sampai tujuan,'' tegasnya.
Ia menambahkan kecepatan ketuntasan kolaborasi, dan integritas adalah prinsip kerja yang harus dipegang teguh oleh seluruh pejabat. Tanpa itu, roda birokrasi akan berjalan lambat dan tidak memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.
"Mulai hari ini, saya minta seluruh pejabat kerja cepat, jangan menunggu dan ambil inisiatif. Kerja tuntas, ukur keberhasilan dari output dan dampak bukan laporan indah. Kerja kolaboratif bangun sinergi karena tidak ada OPD yang bisa berdiri sendiri. Berintegritas hindari praktek-praktek yang mencederai publik," tambahnya.
Diterangkan, reformasi birokrasi bukan hanya soal menata organisasi tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja. Ia meminta pejabat menanggalkan kebiasaan lama yang hanya berorientasi pada rutinitas tanpa hasil nyata. (jdi/bgnnews)