Pelalawan, BGNNEWS.CO.ID - Kebijakan yang diterapkan Satuan Tugas Penanganan Konflik dan Hukum (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap 81 ribu hektar lebih lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ternyata membuat aktivitas tiga sekolah di kwawan tersebut terhenti.
Kondisi ini membuat Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau Dapil Siak-Pelalawan, Monang Eliezer Pasaribu prihatin. Monang menilai, relokasi mandiri tanpa pendampingan dan solusi nyata dari pemerintah sangat memberatkan masyarakat, terutama mereka yang baru mulai mengolah lahan dalam skala kecil.
Monang juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pendidikan anak-anak di kawasan tersebut. Menurutnya, sudah ada tiga Sekolah Dasar (SD) yang dihentikan aktivitas belajarnya akibat penertiban ini.
''Saya minta, kegiatan belajar mengajar jangan dihentikan. Biarkan anak-anak tetap sekolah. Jangan masa depan mereka ikut dikorbankan,'' katanya
Ia menambahkan, apabila relokasi memang menjadi keputusan akhir, proses pemindahan sekolah anak-anak bisa diatur kemudian. Namun saat ini, menghentikan pendidikan mereka bukanlah solusi.
''Biarkan saja anak-anak tetap sekolah. Kalau memang nantinya sudah fiks harus pindah, kan anak-anak itu tinggal mengurus pindah sekolah,'' pungkas Monang. (jdi/ra)