Riau, BGNNEWS.CO.ID - Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui Tim Penetapan Harga resmi mengumumkan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk periode 4-10 Juni 2025. Penetapan harga minggu ke-18 tahun 2025 ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dr. Defris Hatmaja SP MSi.
Dalam rapat penetapan harga yang digelar pada Selasa (3/6/2025), kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun dengan kenaikan sebesar Rp 3,21 per kilogram atau 0,10% dari harga minggu sebelumnya. Harga TBS untuk kelompok umur 9 tahun kini mencapai Rp 3.351,72 per kilogram.
"Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga kernel," ungkap Dr. Defris Hatmaja dalam keterangan resmi yang diterima.
Tim penetapan harga telah menetapkan harga TBS berdasarkan umur tanaman sebagai berikut:
- Umur 3 tahun: Rp 2.603,43/kg
- Umur 4 tahun: Rp 2.898,41/kg
- Umur 5 tahun: Rp 3.105,40/kg
- Umur 6 tahun: Rp 3.223,39/kg
- Umur 7 tahun: Rp 3.296,44/kg
- Umur 8 tahun: Rp 3.335,75/kg
- Umur 9 tahun: Rp 3.351,72/kg (tertinggi)
- Umur 10-20 tahun: Rp 3.319,28/kg
- Umur 21 tahun: Rp 3.265,79/kg
- Umur 22 tahun: Rp 3.203,54/kg
- Umur 23 tahun: Rp 3.132,74/kg
- Umur 24 tahun: Rp 3.078,97/kg
- Umur 25 tahun: Rp 3.035,05/kg
Penetapan harga periode ini menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang telah disepakati oleh tim. Indeks K yang digunakan sebesar 92,42% untuk satu bulan ke depan, dengan harga cangkang berlaku Rp 25,67 per kilogram.
Dari data yang dirilis, harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp 179,59 per kilogram dari minggu sebelumnya, sementara harga kernel naik signifikan sebesar Rp 792,69 per kilogram. Harga rata-rata CPO KPBN pada periode ini tercatat Rp 13.206,67 per kilogram, sedangkan harga kernel mencapai Rp 13.988,00 per kilogram.
Dr Defris Hatmaja menekankan bahwa Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun terus melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga sesuai regulasi dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang bermitra.
"Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau," jelasnya. (Ade)