Jakarta, BGNNEWS CO.ID - Diharap dana pungutan ekspor sawit lebih banyak digunakan untuk membantu petani sawit, terutama dengan dukungan sarana dan prasarana seperti jalan kebun dan pemberian pupuk.
Harapan ini dikatakan Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin, Sabtu (17/5/2025). Selain itu dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) itu juga bisa digunakan untuk mendorong dan menyediakan pendanaan sertifikasi sawit berkelanjutan ISPO, sebagaimana amanat Pasal 16 Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
''Harapannya dari pungutan tidak terlalu tinggi menekan petani sawit. Kalau harga yang didapat petani sawit rendah, maka akan berdampak pada pengelolaan kebun dan juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit,'' kata dia.
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 30/2025 resmi menaikkan pungutan ekspor (PE) produk sawit dan turunannya terhadap harga tandan buah segar (TBS) menjadi 10 persen dari 7,5 persen mulai 17 Mei 2025.
Sabarudin mengatakan SPKS tak setuju dengan kenaikan pungutan itu. Ia menilai kenaikan pungutan ini, bisa memicu penurunan harga tandan buah segar (TBS).
"Sama dengan bulan Januari lalu setelah kenaikan pungutan menjadi 10 persen harga TBS petani langsung jatuh," ujarnya.
Ia memprediksi kenaikan pungutan menjadi 10 persen bisa menyebabkan penurunan harga TBS kelapa sawit berkisar Rp500 per kg TBS.
Di sisi lain, dia juga menilai kenaikan pungutan ini dikuatirkan lebih menguntungkan pengusaha besar yang terlibat dalam proyek biodiesel.
Sabarudin menilai pungutan ekspor selama ini banyak dialokasikan dalam jumlah yang besar untuk subsidi perusahaan-perusahaan yang ditugaskan memproduksi biodiesel.
"Kita minta agar perusahaan-perusahaan yang mendapatkan subsidi biodiesel ini diwajibkan oleh pemerintah bermitra dengan petani sawit, kalau ada kemitraan dengan petani maka akan berkontribusi pada kenaikan harga TBS yang selama ini jualnya petani lewat tengkulak," ujarnya.
SPKS meminta kemitraan perusahaan dan kelompok petani dapat menjadi alat verifikasi pada perusahaan-perusahaan yang menerima subsidi biodiesel. (jdi/antara)