Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Ombudsman RI mendorong pemerintah membentuk Badan Sawit Nasional. Hal ini sebagai lembaga koordinatif tunggal dari hulu hingga hilir.
Usulan itu disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam sebuah diskusi terbatas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, tata kelola industri kelapa sawit Indonesia dinilai perlu pembenahan menyeluruh. Hal ini sebagai upaya mencari solusi jangka panjang,
''Bagaimana tata kelola ini bisa ditertibkan? Solusinya satu: bentuklah Badan Sawit Nasional yang melingkupi seluruh persoalan dari hulu ke hilir dalam satu atap,'' kata Yeka saat menjadi panelis dalam diskusi di Jakarta.
Dorongan ini bukan tanpa dasar. Tahun lalu, Ombudsman RI telah melakukan Kajian Sistemik terhadap tata kelola sawit nasional. Kajian tersebut mencakup investigasi terhadap 52 institusi di berbagai wilayah selama enam bulan. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahan struktural dan kelembagaan yang menghambat kinerja industri sawit secara menyeluruh.
Dari kajian itu, Ombudsman merumuskan lima saran utama: penyelesaian tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, pembenahan sistem perizinan dan pendataan pekebun rakyat, penguatan regulasi pendirian pabrik sawit, penataan tata niaga untuk menjamin harga TBS petani, serta pembentukan Badan Sawit Nasional langsung di bawah Presiden. ''Dua minggu lalu kami juga telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden RI sebagai tindak lanjut,'' ungkap Yeka.
Meski hilirisasi sawit Indonesia disebut sebagai yang terbaik di dunia, Yeka menekankan bahwa sektor hulu masih menyimpan banyak persoalan. ''Kalau bicara hilirisasi, Indonesia the best in the world. Tapi di sektor hulunya, masih banyak yang harus diperbaiki,'' ujarnya dikutip BGNNEWS.CO.ID dari laman resmi Ombudsman, Sabtu (10/5/2025).
Diskusi yang diprakarsai oleh Bappenas itu juga dibuka langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Ia mengungkapkan pentingnya sawit sebagai komoditas strategis dunia yang menopang banyak lini kehidupan, mulai dari petani hingga industri global.
Menteri Pertanian periode 2001-2004, Prof. Bungaran Saragih, yang menjadi keynote speaker, turut memperkuat urgensi pembenahan sawit. Menurutnya, di antara seluruh subsektor pertanian, sawit saat ini menjadi yang paling unggul. ''Sawit adalah primadona sektor pertanian Indonesia hari ini,'' kata Prof. Bungaran.
Usulan pembentukan Badan Sawit Nasional pun mengemuka sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan tata kelola dan memastikan keberlanjutan industri sawit sebagai lokomotif ekonomi nasional. (jdi)