RIAU, BGNNEWS.CO.ID - Ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit dan migas menjadi sorotan utama dalam pertemuan koordinasi antara Gubernur Riau Abdul Wahid dengan 12 kepala daerah se-Provinsi Riau di Ruang Melati Kantor Gubernur, Kamis (17/4/2025).
Pertemuan yang digelar sebagai persiapan menghadapi kementerian di Jakarta ini justru mengungkap kekecewaan mendalam terkait distribusi hasil kekayaan alam provinsi tersebut.
Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan pembagian DBH yang menurutnya jauh dari prinsip transparansi dan keadilan.
''Luas kebun sawit di Riau mencapai 4 juta hektare, tapi DBH Sawit yang diterima hanya Rp160 miliar. Kami minta tim independen untuk menghitung produksi sebenarnya,'' tegasnya dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara potensi riil yang dimiliki Riau dengan dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat.
Tidak hanya Kuantan Singingi, Wali Kota Dumai Paisal turut mengungkapkan keresahan serupa terkait sektor migas. Meskipun Dumai memiliki peran strategis dalam industri migas nasional, kota tersebut belum menerima hak Participating Interest (PI) sebagaimana mestinya.
''Dumai berperan besar dalam industri migas, namun belum menerima Participating Interest. Kami mendorong perusahaan untuk turut berkontribusi melalui CSR,'' ujar Paisal dengan nada kecewa.
Gubernur Abdul Wahid mengambil momentum pertemuan ini untuk menyatukan suara seluruh kepala daerah sebelum membawa aspirasi tersebut ke Jakarta.
''Ada banyak usulan dan saran yang muncul dari diskusi kita bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. Mudah-mudahan usulan-usulan ini dapat kita perjuangkan dan realisasikan demi kemajuan Riau,'' ujarnya. (Ade)